PIMPINAN PA TAREMPA HADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KKA
Pimpinan Pengadilan Agama Tarempa yang di wakili oleh waka PA Tarempa, Gita Febrita, S.H.I., M.H. menghadiri undangan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Senin, 24 Juni 2019. Rapat Paripurna Istimewa DPRD KKA ini dilakukan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas ke-11 tahun 2019.
Rapat paripurna yang dimulai pada pukul 10.00 WIB ini di awali dengan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh peserta dan undangan yang hadir. Rapat istimewa yang mengambil tema "Dengan semangat Hari Jadi KKA, mari kita perkuat persaudaraan dan sinergisitas sebagai modal pembangunan berkesinambungan" dibuka langsung oleh Ketua DPRD KKA, Imran, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bupati KKA, Abdul Haris, S.H., pembacaan do'a yang dipimpin oleh Kakankemenag KKA, Foto bersama dan ditutup dengan makan siang bersama seluruh masyarakat anambas.
Dalam sambutan pidatonya, Imran, bupati yang sudah empat tahun memimpin KKA, mengatakan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun KKA dengan program-program yang telah berhasil dan sudah bisa dimanfaatkan dampak pembangunannya oleh masyarakat KKA, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dan pihak terkait untuk terus mendukung pembangunan daerah serta menjaga kekayaan dan hasil alam yang dimiliki oleh masyarakat KKA. (tm)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.